Sudah lebih dari 2 bulan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dikomandoi pejabat sementara menggantikan Bapak Drs. Sutrisno yang mengundurkan diri secara elegan. Dalam sejarah pemerintahan Banyuasin bahkan Sumatera Selatan baru kali ini ada seorang kepala dinas yang mengundurkan diri. Selama ini sering kita dengar orang melakukan berbagai upaya untuk dapat menduduki jabatan prestis ini. Karena dengan jabatan yang diperoleh maka akan menambah prestis, dan tentu kehidupan dan penghasilan akan kita lihat. Seperti kita ketahui jika menjadi kepala dinas, maka akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang tidak berlaku, alias dibuat sendiri.
Sampai sekarang masih terjadi tarik ulur siapa yang cocok untuk menduduki jabatan tersebut. Kenapa sampai begitu lama, tentu karena proses administrasi yang panjang dan rumit. Karena otonomi daerah yang didengungkan memangkas administrasi, justru memperpanjang usia pengurusan administrasi. Di samping itu dalam otonomi daerah tidak ada jenjang karir yang jelas dalam menduduki posisi suatu jabatan. Sekarang menjabat, sore nanti belum tentu masih menduduki jabatan, hal ini dimungkinkan karena kepentingan politik dan tuntutan loyalitas terhadap atasan. Kategori loyal pun diterjemahkan macam-macam sesuai dengan pribadi masing-masing, ada yang selalu mengekor di belakang atasannya kemanapun atasan pergi.
Saya pernah mendengarkan colehan pihak petinggi keamanan di Kabupaten Banyuasin, Banyuasin memiliki ciri tersendiri dimana para pejabatnya suka runtang-runtung alias kompak, meskipun peresmian jembatan, maka kepala dinas pendidikan, kabid dan kasi pendidikan juga ikut hadir, entah apa relevansinya. Memang kalau dihubung-hubungkan untuk menuju sekolah memang perlu jembatan. Dalam peresmian jembatan semestinya yang hadir adalah kepala dinas PU, Camat, Lurah, sedangkan kepala Dinas Pendidikan, tidak perlu hadir karena masih banyak pekerjaan yang lebih penting.
Lalu Bagaimana memilih Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, yang jelas butuh kemauan yang kuat dari para pejabat Kabupaten Banyuasin, bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat penting dan harus dijauhkan dari kepentingan politik manapun. Karena jika pendidikan dikaitkan dengan politik dan kepentingan maka pendidikan di Banyuasin tidak akan mengalami kemajuan atau jalan ditempat atau mundur.
Sebelum putusan jatuh, siapa yang bakal menduduki, maka saya menulis hal ini, mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebagai pendidik yang telah mengabdi selama 12 tahun di Kabupaten Banyuasin, sebelum Kabupaten Banyuasin berdiri saya sangat merindukan Kepala Dinas yang memiliki Dedikasi, mau bekerja keras, pantang menyerah dan benar-benar mengetahu masalah pendidikan di Banyuasin. Kabupatan Banyuasin saat ini mengalami banyak kendala, dan hal yang mencolok adalah perbedaan antara sekolah-sekolah yang ada di jalur hitam (jalan aspal) dan yang benar-benar berada di jalur (perairan). Perbedaan ini meliputi fasiltas, guru, dan kualitas.
A. Fasilitas
Jalur hitam (daratan) merupakan jalur yang dianggap sudah maju, dibandingkan dengan jalur perairan, tapi coba kita lihat sepanjang sukajadi sampai dengan Betung, seluruh sekolah baik SD, SMP dan SMA dari sekian banyak sekolah manakah sekolah yang sudah memiliki lab IPA dan fasilitasnya, lab komputer dan fasilitasnya, internet, gedung yang nyaman, ruang-ruang kelas yang bersih, buku-buku yang lengkap diperpustakaan, sarana-prasarana proses pembelajaran dan lain-lain. Apakah ada sekolah yang memiliki fasilitas ini????, Pasti semua akan menggeleng. Sekolah dengan akses internet baru dimiliki oleh beberapa sekolah seperti SMA N 1 Talang Kelapa, SMA Negeri 1 BA, SMA Plus Negeri 2, ini pun masih dengan akses yang sangat terbatas, karena lab komputer yang tidak memadai.
Seorang Kepala Dinas Pendidikan seharusnya memiliki visi dan misi ke depan Bagaimana sekolah-sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai, misalkan dengan membuat program dengan mengadakan lab komputer. 1 Lab Komputer paling-paling membutuhkan dana antara 100 juta s/d 200 juta. Jika pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan menyediakan anggaran sebenar 1 s/d 2 milyar, maka tidak sampai 10 tahun semua sekolah Negeri di Kabupaten Banyuasin memiliki fasiltis Lab Komputer. Apakah dana 1 s/d 2 milnyar meruupakan dana yang besar ?????
Kita memang membutuhkan Kepala Dinas yang memiliki program kerja yang jelas. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten diperlukan program yang khusus dari Banyuasin, bukan hanya meneruskan program-program yang berasal dari direktorat.
2. Buku
Buku adalah gudang buku dan kuncinya adalah membaca, sekolah mana di Kabupaten Banyuasin yang memiliki falitas perpustakaan memadai dengan buku yang terbaru, dan mencukupi. Sebuah sekolah minimal memiliki perpustakaan dengan jumlah judul 800, atau rasio siswa: buku ; 1 : 4. Sekolah-sekolah kita jauh dari yang diharapkan, buku-buku yang ada hanya buku yang disumbang oleh Propinsi atau pusat, lalu mana sumbangan dari yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Untuk pengadakaan buku memang memerlukan dana yang cukup besar, pendidikan yang berkualitas memang mahal, yang membuat mahal karena fasilitas yang tidak ada, jika fasiltias yang dimiliki sudah lengkap maka tidak ada kata mahal. Mari kita tunggu program dari Kepala Dinas yang baru yang perduli dengan kebutuhan akan buku.
3. Guru
Secara rasion, Kabupaten Banyuasin tidak kekurangan guru, tetapi mengapa setiap tahun ada saja keluhan akan kekurangan guru. Hal ini karena adanya penumpukan guru du jalur hitam yang biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi. Dizaman otonomi daerah ini penempatan guru sungguh amburadul, di zaman penulis diangkat, semua guru yang baru diangkat harus tugas didaerah-daerah, dan tidak boleh mengajukan mutasi sebelum mengabdi selama 4 tahun. Sekarang apa yang terjadi???
Masih CPNS sudah pindah beberapa kali, mereka bebas memilih tempat. Hal ini menjadi dilema, dan mungkin banyak orang yang bermain disini, padahal jelas bahwa penempatan seperti ini akan mengacaukan sistem pembelajaran di Banyuasin. Siapun yang baru diangkat semestinya ditempatkan di daerah perairan, setelah 4 tahun baru boleh mutasi, begitu seterunsya sehingga tidak terjadi seperti sekarang sebuah sekolah SMA hanya punya PNS kepala sekolah, guru dan tenaga lainnya nolll. Bagaimana pendidikan di Kabupaten Banyuasin akan maju jika gurupun tidak tersedia secara memadai.
Kepala Dinas yang perduli akan kebutuhan di atas hanyalah kepala dinas yang memiliki jenjang karir dari nol, mulai dari guru yang berkualitas kemudian menjadi kepala sekolah yang berkualitas. Bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas Pendidikan tahun akan kebutuhan tersebut jika tidak pernah menjadi guru, tidak pernah menjadi kepala sekolah. Sudah saatnya kita merintis pemimpin yang berkualitas dari guru yang siap ditempatkan dimana saja, berdedikasi tinggi sehingga dapat menjadi teladan, sebagai penghargaan pada mereka angkatkan menjadi kepala sekolah, jika saat menjadi kepala sekolah berprestasi berikan kesempatan kembali, setelah masa jabatannya habis, guru tersebut harus diberdaykan di dinas pendidikan mulai dari Kasi, kemudian Kabid dan Kepala Dinas. Apakah sekaran di Banyuasin sudah seperti itu, TANYA SAJA PADA RUMPUT YANG BERGOYANG .....
SEMOGA.
